Rovinasilfia: Mei 2016

Standar Akuntansi Keuangan

Pengertian SAK

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan hasil perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. SAK di Indonesia menrupakan terapan dari beberapa standard akuntansi yang ada seperti, IAS,IFRS,ETAP,GAAP. Selain itu ada juga PSAK syariah dan juga SAP.

Selain untuk keseragaman laporan keuangan, Standar akuntansi juga diperlukan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, memudahkan auditor serta Memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda.

Sejarah Perkembangan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) di Indonesia

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencangkup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dengan kata lain, pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi.

Standar Akuntansi Keuangan yang berkualitas merupakan salah satu pedoman pokok untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan bagi perusahaan. Dengan adanya standar akuntansi yang baik, maka laporan keuangan dapat menjadi lebih berguna dan menciptakan transparansi bagi perusahaan. Oleh karena itu, pengembangan standar akuntansi keuangan yang baik, sangat relevan dan mutlak diperlukan pada masa sekarang ini.

Salah satunya yaitu adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang merupakan organisasi profesi akuntan yang juga merupakan badan yang menyusun standar akuntansi di Indonesia. Organisasi profesi ini terus berusaha menanggapi perkembangan akuntansi keuangan yang terjadi baik tingkat nasional, regional maupun global, khususnya yang mempengaruhi dunia usaha dan profesi akuntansi sendiri. Perkembangan akuntansi keuangan sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga kini perkembangan standar akuntansi ini dilakukan secara terus menerus, pada tahun 1973 terbentuk Panitia Penghimpunan Bahan bahan dan struktur GAAP dan GAAS. Kemudian pada tahun 1974 dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (Komite PAI) yang bertugas menyusun standar keuangan.

Komite PAI telah bertugas selama empat periode kepengurusan IAI sejak tahun 1974 hingga 1994 dengan susunan personel yang selalu diperbarui. Selanjutnya, pada periode kepengurusan IAI tahun 1994-1998 nama Komite PAI diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan (Komite SAK), kemudian pada kongres VIII, tanggal 23-24 September 1998 di Jakarta, Komite SAK diubah menjadi dDewan Standar Akuntansi Keuangan untuk masa bakti 1998-2000 dan diberikan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan PSAK.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah profesi akuntansi di Indonesia, senantiasa berusaha untuk tanggap tehadap perkembangan yang terjadi, baik dalam lingkup nasional regional maupun global, khususnya dalam hal yang mempengaruhi dunia usaha dan profesi akuntansi. Hal ini dapat dilihat dari dinamika kegiatan pengembangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia :

1. Pada periode 1973-1984, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah membentuk Komite prinsip Akuntansi Indonesia untuk menetapkan standar-standar akuntansi, yang kemudian dikenal dengan Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia (PAI).

2. Pada periode 1984-1994, komite PAI melakukan revisi secara mendasar PAI 1973 dan kemudian menerbitkan Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 (PAI 1984). Menjelang akhir 1994, Komite standar akuntansi memulai suatu revisi besar atas prinsip-prinsip akuntansi Indonesia dengan mengumumkan pernyataan-pernyataan standar akuntansi tambahan dan mennerbitkan interprestasi atas standar tersebut.revisi tersebut menghasilkan 35 pernyataan standar akuntansi keuangan yang sebagian besar harmonis dengan IAS yang dikeluarkan oleh IASB.

3. Pada periode 1994-2004, ada perubahan kiblat dari US GAAP ke IFRS, hal ini ditunjukan sejak tahun 1994, telah menjadi kebijakan dari komite Standar Akuntansi Keuangan untuk menggunakan International Accounting Standards sebagai dasar untuk membangun standar akuntansi keuangan Indonesia. Dan tahun 1995, IAI melakukan revisi besar untuk menerapkan standar-standar akuntansi baru, yang kebanyakan konsisten dengan IAS.

4. Pada periode 2006-2008, merupakan konvergensi IFRS Tahap 1, Sejak tahun 1995 sampai tahun 2010, buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru. Proses revisi dilakukan sebanyak enam kali yakni pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, 1 Juni 2006, 1 September 2007, dan versi 1 Juli 2009. Pada tahun 2006 dalam kongres IAI (Cek Lagi nanti) X di Jakarta ditetapkan bahwa konvergensi penuh IFRS akan diselesaikan pada tahun 2008. Target ketika itu adalah taat penuh dengan semua standar IFRS pada tahun 2008. Namun dalam perjalanannya ternyata tidak mudah. Sampai akhir tahun 2008 jumlah IFRS yang diadopsi baru mencapai 10 standar IFRS dari total 33 standar.

Penetapan Standar akuntansi Keuangan – ETAP

Ikatan akuntan Indonesia pada tanggal 17 Juli 2009 yang lalu, telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) atau The Indonesian Accounting Standards for Non-Publicly-Accountable Entities, dan telah disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 19 mei 2009. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) sendiri beranggotakan 17 orang mewakili : Akuntan Publik, Akademisi, Akuntan Sektor Publik, dan Akuntan Manajemen. Pada saat diluncurkannya standar akuntansi ETAP (SAK – ETAP) bertepatan dalam acara seminar nasional akuntansi yaitu“Tiga Pilar Standar Akuntansi Indonesia”.

Apabila SAK-ETAP ini telah berlaku efektif, maka perusahaan kecil seperti UKM tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan PSAK umum yang berlaku. Di dalam beberapa hal SAK-ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan PSAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Perbedaan secara kasat mata dapat dilihat dari ketebalan SAK-ETAP yang hanya sekitar seratus halaman dengan menyajikan 30 bab.

Sesuai dengan ruang lingkup SAK-ETAP maka Standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Standar Akuntansi Keuangan di Beberapa Negara

No.	Negara	Standar Akuntansi keuanagn
1.	Indonesia	Di Indonesia sendiri memiliki badan pembuat Standar Akuntansi, yakni IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Produk yang dihasilkan yaitu SAK (Standar Akuntansi Keuangan). Pada saat ini standar akuntansi di Indonesia sedang tahap konvergensi ke Standar Akuntansi Keuangan IFRS (International Financial Reporting Standard).
2.	Amerika	Badan pembuat Standar Akuntansi yaitu FASB (Financial Accounting Standards Board). Sedangkan produk dari FASB itu sendiri yakni USGAAP (United State Generally Accepted Accounting Principle).
3.	Australia	Badan yang bertanggung jawab menangani standar pelaporan keuangannya yaitu AASB (Australian Accounting Standards Board). AASB merupakanbadan independen yang menetapkan standar akuntansi dan bertempat di Melbourne. AASB didirikan untuk mengembangkan, dalam kepentingan umum, sebuah paket standar akuntansi yangberkualitas, dan mudah dipahami.
4.	Cina	Badan pembuat standar akuntansinya adalah Kementrian Keuangan yang diawasi Dewan Negara. Yang bertugas melakukan pengawasan dan penegakan aturan standar akuntansi keuangan yaitu Komite Standar Akuntansi Cina (China Accounting Standards Committee – CASC) Ø Australia
5.	Jerman	Badan yang melakukan pekerjaan teknis dan mengeluarkan standar akuntansi yaitu GASB (German Accounting Standards Board). GASB adalah rekomendasi wajib yang hanya berlaku untuk laporan keuangan konsolidasi. GASB dibentuk untuk mengembangkan suatu standar Jerman yang sesuai dengan standar akuntansi internasional. GASB telah mengeluarkan GAS (German Accounting Standards) atau Standar AkuntansiJerman untuk permasalahan seperti laporan arus kas, pelaporan segmen, pajak tangguhan, dan translasi mata uang asing. Namun pada tahun 2003, GASB menerapkan strategi baru dan menyelaraskan program kerjanya dengan usaha IASB untuk mencapai konverjensi standar akuntansi secara global. Perubahan ini mengakuiketentuan Unit Eropa atas IFRS bagi perusahaan emiten pada tahun 2005.
6	Eropa	Untuk kawasan eropa IASB (International Accounting Standard Board) IASB adalah sebuah lembaga pembuat standar akuntansi untuk negara-negara di kawasan Eropa. Standar yang dibuat oleh IASB, saat itu (sebelum tahun 1990) belum diminati oleh dunia Hal ini karena perkembangan ekonomi Amerika masih dijadikan sebagai patokan perkembangan bisnis dunia. Produknya adalah IAS yang kemudian bermetamorfosis menjadi IFRS (International Financial Reporting Standard).
7.	Meksiko	Lembaga pembuat standar akuntansi nasionalnya yaitu Institut Akuntan Publik Meksiko (Instituto Mexicano de Contadores Publicos). Lembaga ini bertugas melakukan pengawasan dan penegakan aturan standar akuntansi keuangan yaitu standar akuntansi yang dikembangkan oleh Komisi Prinsip Akuntansi dibawah institusi tersebut, sedangakan standar auditing merupakan tanggung jawab Komisi Prosedur dan Standar Auditing.
8.	Perancis	Dasar utama aturan akuntansi adalah Hukum Akuntansi 1983 dan Dekrit akuntansi 1983 yang memuat Plan Compatible General wajib digunakanoleh seluruh perusahaan. Selain perusahaan harus memiliki manual akuntansi. Ciri khusus akuntansi di perancis adalah terdapat dikotomi antara laporan keuangan perusahaan secara tersendiri dengan laporan kelompok yang dikonsolidasikan.
9.	Jepang	Akuntansi dan pelaporan keuangan di Jepang mencerminkan gabungan berbagai pengaruh domestik dan internasional. Pemerintah nasional masih memiliki pengaruh paling signifikan pada tiga undang-undang, yaitu hukum komersial, undang-undang pasar modal, dan undang- undang pajak penghasilan perusahaan.

Perbedaan SAK ETAP dengan PSAK

No	Elemen	PSAK	SAK ETAP
1	Penyajian Laporan Keuangan	Laporan posisi keuangan Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan Pembedaan asset lancar dan tidak lancar dan laibilitas jangka pendek dan jangka panjang Aset lancar Laibilitas jangka pendek Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan (Perubahan istilah di ED PSAK 1: Neraca menjadi Laporan Posisi Keuangan, Kewajiban (liability) menjadi laibilitas)	Sama dengan PSAK, kecuali informasi yang disajikan dalam neraca, yang menghilangkan pos: Aset keuangan Properti investasi yang diukur pada nilai wajar (ED PSAK 1) Aset biolojik yang diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar (ED PSAK 1) Kewajiban berbunga jangka panjang Aset dan kewajiban pajak tangguhan Kepentingan nonpengendalian
2	Laporan Laba Rugi	Laporan laba rugi komprehensif Informasi yang disajikan dalam laporan Laba Rugi Komprehensif Laba rugi selama periode Pendapatan komprehensif lain selama periode Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif atau catatan atas laporan keuangan	Tidak sama dengan PSAK yang menggunakan istilah laporan laba rugi komprehensif, SAK ETAP menggunakan istilah laporan laba rugi.
3	Penyajian Perubahan Ekuitas		Sama dengan PSAK, kecuali untuk beberapa hal yang terkait pendapatan komprehensif lain.
4	Catatan Atas Laporan Keuangan	Catatan atas laporan keuangan Struktur Pengungkapan kebijakan Akuntansi Sumber estimasi ketidakpastian Modal (ED PSAK 1) Pengungkapan lain	Sama dengan PSAK, kecuali pengungkapan modal.
5	Laporan Arus Kas	Arus kas aktivitas operasi: metode langsung dan tidak langsung Arus kas aktivitas investasi Arus kas aktivitas pendanaan Arus kas mata uang asing Arus kas bunga dan dividen, pajak penghasilan, transaksi non-kas	Sama dengan PSAK kecuali: Arus kas aktivitas operasi: metode tidak langsung Arus kas mata uang asing, tidak diatur.
6	Laporan keuangan konsolidasi dan terpisah	Persyaratan penyajian lapkeu konsolidasi Entitas bertujuan khusus Prosedur konsolidasi Lapkeu tersendiri Lapkeu gabungan	Tidak diatur
7	Kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan	PSAK 25 (Laba atau Rugi Bersih untuk periode Berjalan, Kesalahan Mendasar, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi) Laba atau rugi bersih untuk Periode berjalan Kesalahan Mendasar Perubahan kebijakan Akuntansi Pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi Konsistensi dan perubahan kebijakan akuntansi Perubahan Estimasi akuntansi Kesalahan. Pos luar biasa Laba atau rugi dari aktivitas normal Operasi yang tidak dilanjutkan Perubahan estimasi Akuntansi Penerapan suatu standar Akuntansi keuangan Perubahan kebijakan Akuntansi yang lain	SAK ETAP sudah maju satu langkah dibandingkan PSAK (tidak ada “kesalahan mendasar” dan “laba atau rugi luar biasa”).
8	Instrumen Keuangan Dasar	Ruang lingkup: aset dan kewajiban keuangan Instrumen keuangan dasar: Diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual, pinjaman dan pinjaman yang diberikan Impairment menggunakan incurred loss concept Derecognition Hedging dan derivatif Ruang lingkup: investasi pada efek tertentu Klasifikasi trading, held to maturity, dan available for sale.	PSAK 50 (1998).
9	Persediaan	Pengukuran persediaan Biaya persediaan Biaya pembelian Biaya konversi Biaya lain-lain Biaya persediaan pemberian jasa Teknik pengukuran biaya Rumus biaya Nilai realisasi bersih Pengakuan sebagai beban Pengungkapan	Sama dengan PSAK
10	Investasi pada perusahaan asosiasi dan entitas anak	Ruang lingkup: entitas asosiasi Metode akuntansi Metode biaya Metode ekuitas Model nilai wajar (ED PSAK 15) Ruang lingkup: entitas asosiasi dan entitas anak Metode akuntansi Entitas asosiasi : metode biaya Entitas anak :	metode ekuitas
11	Investasi pada perusahaan asosiasi dan entitas anak	Jointly controlled operation, asset, and entity Metode akuntansi Metode konsolidasi proporsional Metode ekuitas Model nilai wajar (ED PSAK 12 : PBA/PBO/PBE)	Sama dengan PSAK kecuali metode akuntansi hanya menggunakan metode biaya.
12	Property Investasi	Metode akuntansi Model nilai wajar Model biaya	Metode akuntansi: model biaya
13	Aset Tetap	Menggunakan pendekatan komponenisasi Pengukuran menggunakan model biaya atau model revaluasi Pengukuran biaya perolehan Pengakuan pengeluaran selanjutnya Penyusutan Tidak perlu review nilai residu, metode penyusutan, dan umur manfaat setiap akhir periode pelaporan, tetapi jika ada indikasi perubahan saja	Sama dengan PSAK kecuali: Tidak menggunakan pendekatan komponenisasi. Revaluasi diijinkan jika dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah. Hal ini mengacu ke PSAK 16 (1994) Tidak perlu review nilai residu.
14	Asset Tidak Berwujud	Prinsip umum untuk pengakuan Pengakuan awal, pengukuran selanjutnya Amortisasi selama umur manfaat atau 10 tahun Penurunan nilai	Sama dengan PSAK, kecuali aset tidak berwujud yang diperoleh dari penggabungan usaha.
		Menggunakan metode pembelian Goodwill dimaortisasi 5 tahun atau 20 tahun dengan justifikasi manajemen	Tidak diatur
15	Sewa	Mengatur perjanjian yang mengandung sewa Klasifikasi bersifat principle based Laporan keuangan lessee dan Tidak mengatur perjanjian yang mengandung sewa (ISAK 8)
		lessor	Klasifikasi sewa: kombinasi IFRS for SMEs dan SFAS 13 Laporan keuangan lessee dan lessor menggunakan PSAK 30 (1990): Akuntansi Sewa Guna Usaha
		Kewajiban diestimasi Kewajiban kontinjensi Aset kontinjensi	Sama dengan PSAK
16	Ekuitas	Penjelasan Akuntasi ekuitas untuk badan usaha bukan PT Akuntansi ekuitas untuk badan usaha berbentuk PT Reorganisasi Selisih penilaian kembali	Sama dengan PSAK, kecuali : Reorganisasi Selisih penilaian kembali
17	Pendapatan	Penjualan barang Penjualan jasa Kontrak konstruksi Bunga, dividen dan royalti Lampiran kasus pengakuan pendapatan (ED PSAK 23)	Sama dengan PSAK.
18	Biaya Pinjaman	Komponen biaya pinjaman Pengakuan dan kapitalisasi biaya pinjaman	Biaya pinjaman langsung dibebankan
19	Penurunan Nilai Aset	Penurunan nilai persediaan Penurunan nilai non-persediaan Penurunan nilai goodwill	Sama dengan PSAK, kecuali: Ruang lingkup yang meliputi semua jenis aset. Tidak mengatur penurunan nilai goodwill Ada tambahan penurunan nilai untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang menggunakan PSAK 31: Akuntansi Perbankan paragraf 16 dan 17.
20	Imbalan Kerja	Imbalan kerja jangka pendek Imbalan pasca kerja, untuk manfaat pasti menggunakan PUC Imbalan jangka panjang lainnya Pesangon pemutusan kerja	Sama dengan PSAK, kecuali untuk manfaat pasti menggunakan PUC dan jika tidak bisa, menggunakan metode yang disederhanakan
21	Pajak Penghasilan	Menggunakan deferred taxconcept Pengakuan dan pengukuran pajakkini Pengakuan dan pengukuran pajaktangguhan Menggunakan taxpayable concept Tidak adapengakuan danpengukuran pajak tangguhan
22	Mata Uang Pelaporan	Mata uang pencatatan dan pelaporan Mata uang fungsional Penentuan saldo awal Penyajian komparatif Perubahan mata uang pencatatan dan pelaporan	Sama dengan PSAK Mata Uang Pelaporan Mata uang fungsional Pelaporan transaksi mata uang asing dalam mata uang fungsional Perubahan mata uang fungsional (Pada prinsipnya sama)
23	Peristiwa setelah akhir periode pelaporan	Peristiwa yang memerlukan penyesuaian Peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian	Sama dengan PSAK
24	Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa	Pengertian pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa Pengungkapan	Sama dengan PSAK 7
25	Aktivitas Khusus	Akuntansi perkoperasian Akuntansi minyak dan gas bumi Akuntansi pertambangan umum Akuntansi perusahaan efek Akuntansi reksa dana Akuntansi perbankan dan asuransi	Tidak diatur
26	Ketentuan Transisi		Retrospektif atau prospektif (jika tidak praktis) yang diterapkan secara prospective catchup (dampak ke saldo laba) Perpindahan dari dan ke SAK ETAP
27	Tanggal Efektif		Berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011, penerapan dini 1 Januari 2010

Pengertian IFRS

IFRS (International Financial Reporting Standards) merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional (International Accounting Standards/IAS) disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasioanal (IFAC).

Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB) yang dahulu bernama Komisi Standar Akuntansi Internasional (AISC), merupakan lembaga independen untuk menyusun standar akuntansi. Organisasi ini memiliki tujuan mengembangkan dan mendorong penggunaan standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan.

Penerapan IFRS di Indonesia

1. Menurut Sri Mulyani, konvergensi akuntansi Indonesia ke IFRS perlu di dukung agar Indonesia mendapatkan pengakuan maksimal dari komunitas internasional yang sudah lama menganut standar ini. “kalau standar itu dibutuhkan dan akan meningkatkan posisi indonesia sebagai negara yang bisa dipercaya di dunia dengan tata kelola dan pertanggungjawaban kepada rakyat dengan lebih baik dan konsisten, tentu itu perlu dilakukan” ujarnya.

2. Menurut Rudy Suryanto, SE, M.Acc, AKT (dosen program studi akuntansi UMY). Sebenarnya penerapan IFRS di indonesia telah di mulai secara bertahap sejak tahun 2007, namunakan diterapkan penuh tahun 2012.

Saat standard internasional tidak berbeda dengan standard nasional, maka tidak akan ada masalah. Yang menjadi masalah, apabila standard internasional berbeda dengan standard nasional. Bila hal ini terjadi, maka yang didahulukan adalah standard nasional (rujukan pertama). Banyak pro dan kontra dalam penerapan standard internasional, namun seiring waktu Standard internasional telah bergerak maju.

Dengan pengadopsian IFRS memang diperuntukkan sebagai contoh bahwa dalam hidup kita memang mengalami perubahan, dan perubahan ini terjadi akibat adanya perkembangan dari segala aspek. Namun dalam mengadopsi IFRS , sayangnya masih terdapat pihak-pihak yang mungkin menentangnya, contoh alasannya adalah pemahaman yang mungkin masih dirasa kurang. Mengapa tidak, IFRS ini dalam penjelasannya masih menggunakan bahasa Inggris yang berarti kita harus menerjemahkannya kedalam bahasa yang sesuai dengan Negara yang akan menganutnya. Dengan ini, permasalahannya adalah kita memerlukan banyak waktu untuk menerjemahkan. Serta anggapan bahwa dengan pengubahan ini menimbulkan biaya yang lumayan besar, karena inilah pengadopsian IFRS di Indonesia belum berjalan.

Perbedaan SAK dengan IFRS

	SAK	IFRS
Sumber	PSAK No.1 (Revisi 1998), Penyajian Laporan keuangan	IAS1, Presentation of Financial Statements
Neraca	Memerlukan penyajian aset lancar maupun aset tidak lancar kecuali untuk industri tertentu seperti bank	Penyajian bukan aset lancar ataupun aset tidak lancar,hanya bila penyajian likuiditas lebih relevan dan dapat diandalkan untuk item tertentu
Laporan Kinerja Keuangan	Laporan laba rugi	Laporan laba rugi komprehensip
Laporan Laba/Rugi	Sama seperti IFRS. Tetapi ,ada perbedaan rincian pada item yang disajikan pada laporan pendapatan yang diterima di muka	Tidak memiliki format standar meskipun pengeluaran harus disajikan dengan memilih salah satu dari dua format
Laporan Arus Kas (Format dan Metode)	Sama dengan IFRS tetapi dalam beberapa entitas harus menggunakan metode langsung	Pos standar tetapi ketentuan terbatas pada isinya. Menggunakan metode langsung atau metode tidak langsung
Pos Luar Biasa	Item pos luar biasa masih harus dilaporkan	Didalam IFRS dilarang
Penyajian Keuntungan dan kerugian yang diakui/Pendapatan Komperhensif lainnya	Diakui adanya keuntungan dan kerugian yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas pemegang saham	Menyajikan laporan keuangan yang mengakui keuntungan dan kerugian dalam catatan terpisah ataupun tidak pada laporan perubahan ekuitas pemegang saham
Hasil Presentasi Perusahaan Asosiasi	Secara khusus tidak memerlukan penunjukkan hasil saham sesudah pajak	Menggunakan metode ekuitas yang menunjukkan hasil saham sesudah pajak
Pengungkapan Signifikan Tentang Asosiasi	Pengungkapan yang kurang dibandingkan dengan IFRS .Informasi yang signifikan aktiva , kewajiban ,pendapatan , dan hasil yang tidak diperlukan	Memberikan informasi yang rinci atau signifikan atas aktiva , kewajiban ,pendapatan dan hasil
Tanggung Jawab laporan Keuangan	Manajemen	Tidak diatur
Komponen Laporan Keuangan	Neraca, Laporan laba-rugi,Laporan arus kas, Laporan	Laporan posisi keuangan,Laporan laba-rugi

Pentingnya Standar Akuntansi Internasional

Alasan perlunya Standar Akuntansi International antara lain: Peningkatan daya banding laporan keuangan dan memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional. Menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan. Mengurangi biaya pelaporan keuangan bagi perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analis.

Indonesia dan Konvergensi

Indonesia memutuskan untuk berkiblat pada Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau IFRS. Konvergensi akuntansi Indonesia ke IFRS perlu didukung agar Indonesia mendapatkan pengakuan maksimal. Pengakuan maksimal ini didapat dari komunitas internasional yang sudah lama menganut standar ini. Jurang pemisah terdalam PSAK dengan IFRS telah teratasi yaitu dengan diperbolehkannya penggunaan nilai wajar (fair value) dalam PSAK.

Mengapa harus mengadopsi International Financial Reporting Standards (IFRS)? Dengan mengadopsi IFRS, Indonesia akan mendapatkan manfaat dari meningkatnya kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor global, meluasnya pasar investasi lintas batas negara dan meningkatkan efisiensi alokasi modal. Teknologi informasi yang berkembang pesat telah mengubah lingkungan pelaporan keuangan. Kemajuan ini membawa jutaan investor (jika tidak milyaran) ke lantai pasar modal di seluruh penjuru dunia. Antusiasme para investor tidak akan terhalangi oleh batasan negara, misal: Investor dr Amerika bisa dengan mudah berinvestasi di Eropa atau di Singapore atau bahkan di Indonesia. Bukan hanya investor & analis yang membutuhkan informasi seperti ini, melainkan jg dibutuhkan oleh stakeholder lainnya. Upaya pemerintah Untuk meningkatkan kualitas IFRS akan melindungi investor dalam negeri, karena dengan penerapan standar internasional akan meningkatkan kepercayaan internasional untuk investasi di Indonesia.

Konvergensi IFRS ke dalam PSAK akan berdampak besar bagi dunia usaha, terutama dari sisi pengambilan kebijakan perusahaan yang didasarkan kepada data-data akuntansi. Suatu perusahaan akan memiliki daya saing yang lebih besar ketika mengadopsi IFRS dalam laporan keuangannya. Selain itu, dengan mengimplementasikan IFRS, perusahaan akan menikmati biaya modal yang lebih rendah. Juga konsolidasi yang lebih mudah & sistem teknologi informasi yang terpadu.

Tujuh manfaat sekaligus Penerapan IFRS :

1. Meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan (SAK)

2. mengurangi biaya SAK,

3. meningkatkan kredibilitas & kegunaan lap. keuangan,

4. meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan

5. meningkatkan transparansi keuangan,

6. menurunkan biaya modal dengan membuka peluang penghimpunan dana melalui pasar modal, dan terakhir

7. meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan.

Strategi dan Target DSAK dalam Proses Konvergensi

Keputusan DSAK (Dewan Standard Akuntansi Keuangan) saat ini adalah mendekatkan PSAK dengan IAS/IFRS dengan membuat dua strategi:

1. Strategi selektif, dilakukan dengan empat target yaitu; Target pertama, mengidentifikasi standar-standar yang paling penting untuk diadopsi seluruhnya. Target kedua, menentukan batas waktu penerapan standar yang diadopsi. Target ketiga, melakukan adopsi standar selebihnya yang belum diadopsi sambil merevisi standar yang telah ada. Dan target terakhir adalah melakukan konvergensi proses penyusunan standar dengan IASB.

2. Untuk strategi kedua,strategi dual standard yang menerjemahkan seluruh IFRS sekaligus dan menetapkan waktu penerapannya bagi listed companies.

Penerapan kedua strategi tersebut harus mempertimbangkan lima hal, sebagai berikut:

1. Konvergensi standar dan proses konvergensi itu sendiri.

2. Ketersediaan dana untuk penerjemahan standar persediaan dana untuk penerjemahan standar.

3. Ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

4. Sosialisasi standar dan peluang "moral hazards" dalam penyusunan laporan keuangan.

5. Ketersediaan sumber daya manusia.

Sasaran konvergensi PSAK ke IFRS yang direncanakan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI:

Tahap Adopsi (2008 – 2010)	Tahap Persiapan Akhir (2008 – 2010)	Tahap Implementasi (2008 – 2010)
Adopsi seluruh IFRS ke PSAK	Penyelesaian persiapan infrastruktur yang diperlukan	Penerapan PSAK berbasis IFRS secara bertahap
Persiapan infrastruktur yang diperlukan	Penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis IFRS	Evaluasi dampak penerapan PSAK secara komprehensif
Evaluasi dan kelola dampak adopsi terhadap PSAK yang berlaku

Jika kita bandingkan antara semua standar akuntansi yang dimiliki Indonesia dengan IFRS, dengan jelas kita temukan perbedan kuantitas sebagai berikut:

PSAK	IFRS
43 Standards (PSAK) 8 Syari’ah Standard 11 Interpretation (ISAK) 4 Technical Bulletins 1 SAK ETAP (Entitas tanpa akuntanbilitas publik/UKM)	37 Standards 8 IFRS 29 IAS 27 Interpretation 16 IFRIC Interpretation 11 SIC

Di Indonesia juga masih terdapat Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang masih mengacu pada PSAK lama. Kemungkinan besar setelah konvergensi PSAK ke IFRS akan menyusul perubahan pada SAP. Tidak semua standar IFRS tersebut diatas dicontek habis dan dirubah menjadi PSAK, itulah mengapa IAI memilih konvergensi dari para adaption dan adoption. Sedikit gambaran saja untuk membedakan ketiga istilah tersebut saya jelaskan dalam tabel berikut:

Perbedaan	Adaption	Convergence	Full Adoption
Arti harafiah	Adaptasi/Penyelarasan	Pertemuan pada suatu titik	Adopsi/pemakaian
Standart akuntansi	Membuat standar yang benar benar baru	Membuat standar baru dengan mempertimbangkan keadaan yang berlaku	Mentranslet standar lama menjadi standar baru
Contoh Negara	Indonesia sebelum IFRS	Indonesia setelah 2012	Australia, Hongkong

Mengutip pernyataan Prof Indra Wijaya dalam orasi ilmiah pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, beliau mengatakan: “Indonesia mengadopsi secara penuh seperti Australia sangat tidak mungkin, adopsi yang mungkin adalah Mengadopsi IFRS berkarakteristik Indonesia yang lebih bersifat taylor-made namun memenuhi kebutuhan internasional serta dapat melepaskan diri dari tekanan dunia internasional”. Pernyataan itulah yang lebih tepat menjelaskan istilah konvergensi bagi Indonesia.

Berikut saya sajikan perkembangan konvergensi PSAK ke IFRS sampai dengan saat ini:

PSAK/ISAK yang berlaku efektif 2008 -2010

No	PSAK/ISAK	Ref	Issued	Effective Date
1	PSAK 13 Properti Investasi	IAS 40	2007	1-Jan-08
2	PSAK 16 Aset Tetap	IAS 16	2007	1-Jan-08
3	PSAK 30 Sewa	IAS 17	2007	1-Jan-08
4	PSAK 14 Persediaan	IAS 2	2008	1-Jan-09
5	PSAK 26 Biaya Pinjaman	IAS 23	2008	1-Jan-10
6	PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan	IAS 32	2006	1-Jan-10
7	PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran	IAS 39	2006	1-Jan-10
8	ISAK 8 Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa dan Pembahasan Lebih Lanjut Ketentuan Transisi	IFRIC 4	2007	Sep-10

PPSAK (Pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)/ISAK yang berlaku efektif 2008 -2010

No	PSAK/ISAK		Issued	Effective Date
1	PPSAK No.1	Pencabutan: PSAK 32: Akuntansi Kehutanan PSAK 35: Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi PSAK 37: Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol	2009	1-Jan-10
2	PPSAK No.2	Pencabutan: PSAK 41: Akuntansi Waran PSAK 43: Akuntansi Anjak Piutang	2009	1-Jan-10
3	PPSAK No.3	Pencabutan: PSAK 54: Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah	2009	1-Jan-10
4	PPSAK No.4	Pencabutan: PSAK 31: Akuntansi Perbankan PSAK 43: Akuntansi Perusahaan Efek	2009	1-Jan-10
5	PPSAK No.5	Pencabutan: ISAK 06: Interpretasi atas Par.12 dan 16 PSAK 55 (1999) Tentang Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak dalam Mata Uang Asing	2009	1-Jan-10

PSAK yang berlaku efektif per 1 Januari 2011

No	PSAK	Ref
1	PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan	IAS 1 Presentation of Financial Statement
2	PSAK 2 Laporan Arus Kas	IAS 7 Statement of Cash Flow
3	PSAK 3 Laporan Keuangan Interim	IAS 34 Interim Financial Reporting
4	PSAK 4 Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri	IAS 27 Consolidated and Separated Financial Statement
5	PSAK 5 Segen Operasi	IFRS 8 Segment Reporting
6	PSAK 7 Pengungkapan Pihak-pihak yang Berelasi	IAS 24 Related Party Disclosures
7	PSAK 12 Bagian Partisipasi Dalam Ventura Bersama	IAS 31 Interest in Joint Ventures
8	PSAK 15 Investasi Pada Entitas Asosiasi	IAS 28 Investment in Associates
9	PSAK 19 Aset Tak Berwujud	IAS 38 Intangible Assets
10	PSAK 22 Kombinasi Bisnis	IFRS 3 Business Combination
11	PSAK 23 Pendapatan	IAS 18 Revenue
12	PSAK 25 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi & Kesalahan	IAS 8 Accounting Policies, Change in Accounting Estimated and Errors
13	PSAK 48 Penurunan Nilai Aset	IAS 36 Impairment of Assets
14	PSAK 57 Provisi, Liabilitas Kontijensi & Aset Kontijensi	IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities
15	PSAK 58 Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual & Operasi yang Dihentikan	IFRS 5 Non-current Assets Held for sale and Discontinued Operations

ISAK yang berlaku efektif per 1 Januari 2011

No	ISAK	Ref
1	ISAK 7 Konsoliasi Entitas Bertujuan Khusus	SIC 12 Consolidation – Special Purposes Entities
2	ISAK 9 Perubahan Atas Liabilitas Purna Operasi, Liabilitas Restorasi & Liabilitas Serupa	IFRIC 1 Change in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities
3	ISAK 10 Program Loyalitas Pelanggan	IFRIC 13 Customer Loyalty Programs
4	ISAK 11 Distribusi Aset Non Kas Kepada Pemilik	IFRIC 17 Distributions of Non-Cash Assets to Owners
5	ISAK 12 Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer	SIC 13 Jointly Controlled Entities – Non Monetary Contributions by Venturers
6	ISAK 14 Aset Tak Berwujud: Biaya Situs Web	SIC 32 Intangible Assets – Web Site Costs

PSAK yang berlaku efektif per 1 Januari 2012

No	PSAK	Ref
1	PSAK 8 Peristiwa Setelah Tanggal Neraca	IAS 10 Event After Balance Sheet Date
2	PSAK 10 Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing	IAS 21 The Effect of Change in Foreign Exchange Rates
3	PSAK 34 Akuntansi Kontrak Konstruksi	IAS 11 Construction Contact
4	PSAK 46 Akuntansi Pajak Penghasilan	IAS 12 Income Taxes
5	PSAK 24 Imbalan Kerja	IAS 19 Employee Benefit
6	PSAK 18 Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya	IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
7	PSAK 56 Laba per Saham	IAS 33 Earnings per Share
8	PSAK 53 Pembayaran Berbasis Saham	IFRS 2 Share-based payment
9	PSAK 28 Akuntansi Akuntansi Kerugian	IFRS 4 Insurance Contract
10	PSAK 36 Akuntansi Akuntansi Jiwa	IFRS 4 Insurance Contract
11	PSAK 29 Akuntansi Minyak dan Gas Bumi	IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
12	New PSAK (ED PSAK 60)	IFRS 7 Financial Instrument: Disclosure
13	New PSAK (ED PSAK 61)	IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Grant
14	New PSAK (ED PSAK 63)	IAS 29 Financial Reporting in Hyper Inflationary
15	New PSAK	IAS 41 Agriculture

ISAK yang berlaku efektif per 1 Januari 2012

No	PSAK	Ref
1	ISAK 13 Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri	IFRIC 16 Hedges of Net Investment in a Foreign Operation
2	ED ISAK 16 Perjanjian Konsesi Jasa	IFRIC 12 Service Concession Arrangements
3	ED ISAK 15 PSAK 24 – Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya	IFRIC 14 IAS 19 – The Limit on a Defined benefit Asset, Minimum Funding Requirement and their Interaction
4	ED ISAK 17 Laporan keuangan Interim dan penurunan Nilai	IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment

PSAK akan dicabut, dikaji dan direvisi berlaku efektif per 1 Januari 2012

No	PSAK	Ref
1	PSAK 21 Ekuitas	Akan dicabut
2	PSAK 27 Akuntansi Koperasi	Akan dicabut
3	PSAK 38 Restrukturisasi Entitas Sepengendali	Masih dikaji
4	PSAK 44 Aktivitas pengembangan Real Estat	Masih dikaji, kemungkinan diganti IFRIC 15
5	PSAK 51 Kuasi Reorganisasi	Masih dikaji
6	PSAK 45 Akuntansi Entitas Nirlaba	Direvisi
7	PSAK 47 Akuntansi Tanah	Masih dikaji
8	PSAK 39 Akuntansi Kerjasama Operasi	Masih dikaji

Perbedaan IFRS dengan PSAK.

Metode penyusunan perbedaan dilakukan dengan membandingkan antara konsep yang terdapat di IFRS dengan yang terdapat dalam PSAK dan disusun berdasarkan urutan standar yang digunakan IFRS.

Pendahuluan dan kerangka dasar (IAS 1; PSAK 1)
No	Perbedaan	IFRS	PSAK	Efek Konvergensi
1.	Cakupan Pengaturan	Desain IFRS diperuntukkan untuk entitas yang bersifat profitoriented dan SME (Small Medium Enterprise). IFRS belum mengatur standar akuntansi untuk perusahaan berbasis syariah.	SAK diperuntukkan untuk Entitas yang bersifat profitoriented, Nirlaba, UKM (Usaha kecil menengah) yang disebut SAK-ENTAP, dan Perusahaan berbasis syariah.	Akan ada penerapan standar yang bersifat setengah-setengah terhadap perusahaan yang berbasis syariah.
2.	Kerangka Dasar	Memungkinkan penilaian aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud menggunakan nilai wajar. Laporan keuangan harus disajikan dengan basis true and fair (IFRS Framework par 46)	Sama seperti IFRS, PSAK memberikan alternatif penggunaan nilai wajar untuk menilai kembali aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud. Laporan keuangan disajikan dengan basis “fairly stated” (Kerangka dasar par 46)
3.	Pernyataan Kepatuhan akan Standar	Entitas harus membuat pernyataan eksplisit tentang kepatuhan akan standar IFRS	Entitas tidak harus membuat pernyataan kepatuhan akan SAK	Harus dibuat pernyataan eksplisit akan kepatuhan pada PSAK di CALK
4.	Prinsip Ketepatan Waktu (Timeliness)	Tidak diatur secara khusus kapan entitas menyajikan laporan keuangan	Dianjurkan agar entitas menyajikan laporan keuangan paling lama 4 bulan setelah tanggal neraca	Perlunya penyesuaian aturan terkait dengan kewajiban entitas untuk memenuhi kewajiban perpajakan dalam menyampaikan SPT Tahunan paling lambat tanggal 31 Maret untuk WP Orang Pribadi dan 30 April untuk WP Badan
5.	Basis Standar	Menganut standar akuntansi berbasis prinsip untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbandingan laporan keuangan antar entitas secara global.	Menganut standar akuntansi berbasis aturan.
6.	Prinsip Konservatif	Tidak lagi mengakui prinsip konservatif, namun diganti dengan prinsip kehati-hatian (Prudence)	Masih mengkui prinsip konservatif

Pengungkapan Dan Penyajian Laporan Keuangan (IAS 1; PSAK 1 REV 1998)

No.

Perbedaan

IFRS

PSAK

Efek Konvergensi

Komponen Laporan Keuangan yang Lengkap

Komponen laporan keuangan

lengkap terdiri atas :

-Laporan posisi keuangan (neraca)

- Laporan laba rugi

komprehensif

- Laporan perubahan ekuitas

- Laporan arus kas

- Catatan atas laporan

keuangan

-Laporan posisi keuangan komparatif awal periode dan penyajian retrospektif

terhadap penerapan

kebijakan akuntansi

Komponen laporan keuangan

lengkap terdiri atas :

- Neraca

- Laporan laba rugi

- Laporan perubahan ekuitas

- Laporan arus kas

- Catatan atas laporan

keuangan

Pengungkapan

dalam Laporan

posisi

keuangan

(neraca)

Berdasar ilustrasi IFRS:

Aset: Asset Tidak Lancar Aset Lancar	Ekuitas: Ekuitas yang dapat diatribusikan kepemilik entitas induk Hak non-pengendali
	Liabilitas Liabilitas jangka panjang Liabilitas jangka pendek

Berdasarkan PSAK:

Asset: Aset Lancar Aset Tidak Lancar	Liabilitas: Liabilitas jangka pendek Liabilitas jangka panjang
	Ekuitas Hak non-pengendali Ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk

Istilah minority interest

Istilah minority interest (hak minoritas) diganti menjadi non controlling interest (hak non pengendali) dan disajikan dalam Laporan perubahan ekuitas.

Menggunakan istilah hak minoritas

Pos luar biasa

(extraordinary

item)

Tidak mengenal istilah pos luar biasa (extraordinary item)

Masih memakai istilah pos luar biasa (extraordinary item)

Penyajian

Laibilitas jangka panjang

yang akan

dibiayai

kembali

Laibilitas jangka panjang

disajikan sebagai Laibilitas

jangka pendek jika akan jatuh

tempo dalam 12 bulan

meskipun perjanjian

pembiayaan kembali sudah

selesai setelah periode

pelaporan dan sebelum

penerbitan laporan keuangan

Tetap disajikan sebagai

Laibilitas jangka panjang

Laporan Arus Kas (IAS 7, PSAK 2 REV 1994)
No	Perbedaan	IFRS	PSAK	Efek Konvergensi
1.	Metode	Dianjurkan menggunakan metode langsung, namun metode tidak langsung tetap diperbolehkan	Tidak ada pengaturan, kecuali untuk Perusahaan Publik (Listed Company) harus menggunakan Metode Langsung sesuai Peraturan Bapepam VIII G 7 yang telah diubah dengan KEP-06/PM/2000	Diperlukan pengaturan lebih lanjut tentang kebolehan penggunaan kedua metode arus kas ataukah hanya menggunakan metode langsung dalam pelaporan keuangan kepada publik dan pajak.
2.	Arus kas terkait pos luar biasa	Item pos luar biasa tidak diperbolehkan dalam IFRS	Masih diperkenankan menggunakan istilah pos luar biasa, dan diklasifikasikan sesuai dengan sifat transaksinya, apakah sebagai aktivitas operasi, investasi atau pendanaan

Persediaan (IAS 2; PSAK 4 REV 2008)
No	Perbedaan	IFRS	PSAK	Efek Konvergensi
1	Pengukuran biaya	Pengukuran persediaan berdasarkan biaya atau net realizable value (nilai realisasi bersih) mana yang lebih rendah.	Sama dengan IFRS, Persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah
2	Penggunaan Metode LIFO	IFRS melarang penggunaan metode LIFO (Last In First Out). Hanya boleh menggunakan metode FIFO atau rata-rata tertimbang	Dalam PSAK No 14 Rev 1994, penggunaan metode LIFO masih diperbolehkan. Namun dalam Revisi tahun 2008 penggunaan metode LIFO sudah dilarang. Hanya digunakan metode FIFO (First in First Out) / MPKP (Masuk Pertama Keluar Pertama) atau Rata-rata tertimbang.	Diperlukan penyesuaian aturan terhadap pelarangan metode LIFO dalam Konteks perpajakan.

Perubahan Kebijakan dan Prinsip Akuntansi dan Kesalahan Mendasar (IAS 8; PSAK 25 REV 1994)
No	Perbedaan	IFRS	PSAK	Efek Konvergensi
1	Perubahan kebijakan atau prinsip akuntansi	Dicatat secara retrospektif dan dilakukan penyajian kembali terhadap laba ditahan serta adanya penjelasan efek kumulatif perubahan pada saat periode dilakukan perubahan	Sama seperti IFRS, dicatat secara retrospektif dan dilakukan penyajian kembali terhadap laba ditahan serta adanya penjelasan efek kumulatif perubahan pada saat periode dilakukan perubahan
2	Kesalahan mendasar	Konsep kesalahan mendasar (fundamental error) dihapus dan diganti dengan Prior period error (Kesalahan periode lalu)	Masih memakai konsep kesalahan mendasar (Fundamental error) yang disajikan secara retrospektif
3	Perubahan estimasi	Perubahan estimasi dicatat secara retrospektif dengan cara melakukan penyesuaian atas laba atau rugi tahun terjadinya perubahan estimasi dan laba rugi periode yang akan datang jika mempengaruhi keduanya.	Sama seperti IFRS, Perubahan estimasi dicatat secara retrospektif dengan cara melakukan penyesuaian atas laba atau rugi tahun terjadinya perubahan estimasi dan laba rugi periode yang akan datang jika mempengaruhi keduanya.

Peristiwa Setelah Tanggal Neraca (IAS 10; PSAK 8 REV 2003)
No	Perbedaan	IFRS	PSAK	Efek Konvergensi
1	Pengungkapan	Mengatur pengungkapan dan penyesuaian laporan keuangan terkait peristiwa baik yang bersifat favorable maupun unfavorable yang terjadi antara akhir periode pelaporan hingga tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit	Pengungkapan dan penyesuaian laporan keuangan terkait peristiwa baik yang bersifat favorable maupun unfavorable yang terjadi antara tangal neraca hingga tanggal penyelesaian laporan keuangan
2	Penggunaan istilah Peristiwa setelah tanggal neraca VS Peristiwa setelah akhir pelaporan	Istilah events after balance sheet date (peristiwa setelah tanggal neraca) direvisi menjadi Events after reporting period (Peristiwa setelah periode pelaporan)	Masih menggunakan istilah peristiwa setelah tanggal neraca
3	Penggunaan istilah Tanggal Laporan keuangan Diotorisasi untuk terbit	Terdapat istilah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit (the date when the financial statements are authorised for issue).	Memakai istilah tanggal penyelesaian laporan keuangan	Perlunya pendefinisian lebih lebih mendalam tentang istilah Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit agar tidak terjadi multi tafsir(sudah dicakup dalam revisi PSAK 8 tahun 2010)
4	Pihak yang dapat mengubah laporan keuangan setelah diterbitkan	Terdapat pengungkapan fakta adanya pihak yang dapat mengubah laporan keuangan setelah diterbitkan jika ada	Tidak diatur

Kontrak Konstruksi (IAS 11; PSAK 34 REV 1994)
No	Perbedaan	IFRS	PSAK	Efek Konvergensi
1	Pengukuran Pendapatan	IAS mengharuskan penggunaan metode persentase penyelesaian (percentage of completion method) untuk melakukan pengakuan terhadap pendapatan dan beban jika realisasi konstruksi dapat diestimasi dengan andal. IAS 11 memberikan pedoman yang sangat terbatas dalam menentukan estimasi realisasi kontrak	Sama seperti IAS

Pajak Penghasilan (IAS 12; PSAK 46 REV 1997)
No	Perbedaan	IFRS	PSAK	Efek Konvergensi
1	Pengaturan	IAS 12 mengatur tentang beda temporer (temporary difference) antara basis pajak dengan basis komersil yang dijadikan basis dalam mengakui aktiva atau kewajiban pajak tangguhan	Sama dengan IFRS.
2	Perbedaan temporer dari Hibah pemerintah	Mencakup perbedaan temporer akibat adanya hibah pemerintah (government grants)	Tidak mengatur Perlakuan perbedaan temporer akibat hibah pemerintah
3	Pengakuan pajak dari Goodwill	Pengakuan pajak tangguhan yang berasal dari Goodwill yang muncul dari penggabungan usaha tidak diijinkan	Pengakuan pajak dari Goodwill dijinkan sepanjang diakui secara fiscal
4	Pengungkapan pajak dari pos luar biasa	Tidak mengatur pengungkapan yang berasal dari pos luar biasa	Pengungkapan untuk beban (penghasilan) pajak yang berasal dari pos luar biasa serta sifat setiap jumlahnya.
5	Pengaturan PPh Final	Tidak mengatur tentang PPh Final	Mengatur konsep pengenaan PPh Final karena di Indonesia terdapat pengaturan perpajakan yang bersifat pemungutan atau pemotongan Final
6	Pengaturan SKP (Surat Ketetapan Pajak)	Tidak mengatur tentang SKP	Mengatur tentang pengungkapan SKP, termasuk SKP yang diterima tidak dalam periode terjadinya yang akan mempengaruhi konsekuensi pajak pada periode selanjutnya.
7	Pengaturan beda temporer akibat penerapan model revaluasi sebagaimana diatur dalam IAS 16	Terdapat pengaturan beda temporer dari perbedaan basis pelaporan fiscal dan komersial sebagai konsekuensi penerapan model revaluasi sebagaimana diatur dalam IAS 1	Tidak terdapat pengaturan

Aktiva Tetap (IAS 16; PSAK 16 REV 2007)
No	Perbedaan	IFRS	PSAK	Efek Konvergensi
1	Penilaian Aktiva	Penerapan prinsip nilai wajar dalam penilaian Aset. Aktiva dapat diukur dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu model revaluasi dan model harga perolehan.	Sama dengan IFRS	Penggunaan jasa Independent appraisal (penilai) akan berkembang untuk asset yang tidak dapat diukur nilai pasarnya.
2	Selisih akibat revaluasi	Nilai selisih akibat adanya revaluasi disajikan dalam lapora laba rugi dan ekuitas	Sama dengan IFRS	Harus dilakukan penyesuaian terhadap aturan perpajakan terkait pengenaan pajak (PMK 79/2008), seperti terhadap selisih lebih revaluasi dan perolehan ijin untuk melakukan revaluasi.
3	Metode Penyusutan	Metode penyusutan yang digunakan harus ditelaah secara periodik. Koreksi akibat penelaahan ini akan diperlakukan sesuai dengan IAS 8. Dimungkinkan juga perubahan terhadap metode penyusutan jika dalam hasil review terdapat perubahan signifikan dengan pola pemanfaatan ekonomi yang diharapkan dari aktiva tersebut.	Sama dengan IFRS, dengan penyesuaian sesuai dengan PSAK 25	Perlunya penyesuaian terhadap peraturan permohonan ijin terhadap Ditjen Pajak untuk melakukan perubahan metode penyusutan.
4	Nilai Residu	Manajemen harus melakukan review atas nilai residu dan masa manfaat aktiva setiap tahun. Jika terdapat perubahan, maka disesuaikan dengan menggunakan IAS 8	Sama dengan IFRS, dengan penyesuaian sesuai dengan PSAK 25

Sewa (IAS 17; PSAK 30 REV 2007)
No	Perbedaan	IFRS	PSAK	Efek Konvergensi
1	Kapitalisasi Aktiva Sewa	Aktiva sewa pembiayaan dikapitalisasi jika kontrak sewa mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat terkait kepemilikan aktiva. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan-mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat terkait kepemilikan aktiva.	Sama dengan IFRS
2	Kriteria Klasifikasi Sewa Pembiayaan	Kriteria yang harus dipenuhi untuk diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan: - Pengalihan kepemilikan aktiva pada akhir masa sewa - Lesse memiliki hak opsi untuk membeli dengan harga cukup rendah di akhir masa sewa - Masa sewa meliputi sebagian besar umur ekonomis aktiva - Pada awal sewa nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum mendekati nilai wajar aktiva - Aktiva sewabersifat khusus dimana lessee Yang menggunakannya tanpa perlu modifikasi	Sama dengan IFRS
3	Pengaturan tentang sewa pembiayaan tanah	Tidak mengatur sewa pembiayaan tanah	Mengatur tentang sewa tanah yang bisa diklasifikasikan sebagai sewapembiayaan

Pendapatan (IAS 18; PSAK 23 REV 1994)
No	Perbedaan	IFRS	PSAK	Efek Konvergensi
1	Pengakuan Pendapatan	Pendapatan diakui jika dapat terukur dengan andal, manfaat ekonomi yang probable. Jika pendapatan diakui dari transaksi penjualan, maka pendapatan diakui jika resiko dan manfaat aktiva yang diperjual belikan telah dialihkan pada pembeli	Sama dengan IFRS
2	Pengakuan pendapatan pada industry khusus	Tidak diatur	spesifik untuk pengakuan pendapatan industry khusus, seperti reksadana (PSAK 49), Penyelenggaraan jalan tol (PSAK 37), Asuransi jiwa (PSAK 36), Asuransi kerugian (PSAK 28), Pertambangan umum (PSAK 33), Kehutanan (PSAK 32).	Harus dilakukan penyesuaian terhadap aturan perpajakan terkait pengenaan pajak (PMK 79/2008), seperti terhadap selisih lebih revaluasi dan perolehan ijin untuk melakukan revaluasi.

Imbalan Kerja (IAS 19; PSAK 24 REV 2004)
No	Perbedaan	IFRS	PSAK	Efek Konvergensi
1	Pembagian imbalan kerja	Imbalan kerja dibagi dalam dua kelompok yaitu imbalan kerja jangka pendek dan imbalan pasca kerja	Sama dengan IFRS
2	Metode penghitungan imbalan pasca kerja	Dengan menggunakan metode Projected unit credit method	Sama dengan IFRS
3	Imbalan kerja ekuitas	Tidak mengatur imbalan kerja ekuitas	Mengatur imbalan kerja berbasis ekuitas	Berdasar ED PSAK 24, Imbalan kerja berbasis ekuitas akan diatur dalam PSAK 53 tentang Pembayaran berbasis saham

Hibah Pemerintah (IAS 20; ED PSAK 61 2010)
No	Perbedaan	IFRS	PSAK	Efek Konvergensi
1	Bantuan pemerintah atau hibah pemerintah	Hibah pemerintah, termasuk yang bersifat moneter, diakui ketika terdapat kepastian bahwa entitas yang menerima akan memenuhi semua persyaratan yang diharuskan dalam ketentuan. Hibah akan diakui sebagai laba pada periodeperiode pelaporan dimana entitas mengeluarkan biaya untuk memperoleh hibah tersebut	Tidak mengatur tentang hibah pemerintah secara khusus	Dibuat PSAK khusus tentang pengungkapan hibah pemerintah yang saat ini masih berupa Exposure Draft, yaitu ED PSAK 61 tentang Akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah

Perbandingan IFRS dan PSAK (1)

IFRS	PSAK
• S/d status 2006, terdiri 37 standar dan 20 interpretasi: – 7 new standards IFRS – 30 standar IAS – 9 new Interpretation (IFRIC) – 11 Interpretasi (SIC) • Dimulai sejak 1974 (IAS) • Lebih merupakan standar umum, hanya ada 4 standar khusus industri	• S/d status 2006, PSAK s/d 2006, terdiri dari 59 standar dan 6 interpretasi, umumnya diadopsi dari IAS, namun beberapa menggunakan referensi SFAS. • Dikembangkan sejak 1994 (PAI) • Ada banyak standar khusus industri (15 standar)

Menurut Ketua DSAK, khusus untuk 7 IFRS, sebenarnya hanya IFRS 1 yang belum diadopsi pengaturannya, sedangkan untuk 6 IFRS lainnya secara substansi sudah diatur dalam PSAK, walau masih ada beberapa perbedaan pengaturan di dalamnya.

Perbandingan IFRS dan PSAK (2)

IFRS

PSAK

1. First time adoption of IFRS

2. Share-based payment

3. Business Combinations

4. Insurance Contract

5. Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

6. Exploration for and Evaluation of Mineral Resources

7. Financial Instruments: Disclosures

1. Belum diadopsi.

2. PSAK 53 belum adopsi IFRS 2, referensi menggunakan US SFAS 123.

3. PSAK 22 belum mengadopsi IFRS 3, referensi menggunakan IAS 22 (1993).

4. PSAK 28 dan 36, belum adopsi IFRS 4, referensi menggunakan US SFAS dan regulasi industri asuransi.

5. PSAK 58 belum adopsi IFRS 5, referensi menggunakan IAS 35 (1998).

6. PSAK 29 dan 33, belum adopsi IFRS 6, referensi US SFAS dan regulasi industri

7. PSAK 31 dan 55, belum adopsi IFRS 7, referensi menggunaka IAS 30, US SFAS dan regulasi industri.

Konvergensi IFRS

Menurut DSAK, pengadopsian IFRS dapat dibedakan menjadi lima tingkatan:

1. Full Adoption, pada tingkat ini suatu negara mengadopsi seluruh IFRS dan menterjemahkan word by word.

2. Adapted, mengadopsi seluruh IFRS tetapi disesuaikan dengan kondisi di suatu negara.

3. Piecemeal, suatu negara hanya mengadopsi sebagian nomor IFRS, yaitu nomor standar atau paragraf tertentu

4. Referenced, standar yang diterapkan hanya mengacu pada IFRS tertentu dengan bahasa dan paragraf yang disusun sendiri oleh badan pembuat standar

5. Not adoption at all, suatu negara sama sekali tidak mengadopsi IFRS.

Keputusan adopsi IFRS oleh IAI akan ditentukan pada tahun 2008

Keputusan DSAK saat ini adalah mendekatkan PSAK dengan IAS/IFRS dengan membuat dua strategi:

1. Strategi selektif. Strategi ini dilakukan dengan tiga target yaitu; mengidentifikasi standar-standar yang paling penting untuk diadopsi seluruhnya dan menentukan batas waktu penerapan standar yang diadopsi, melakukan adopsi standar selebihnya yang belum diadopsi sambil merevisi standar yang telah ada, dan target terakhir adalah melakukan konvergensi proses penyusunan standar dengan IASB.

2. Strategi dual standard. Strategi ini dilakukan dengan menerjemahkan seluruh IFRS sekaligus dan menetapkan waktu penerapannya bagi listed companies. Sedangkan bagi non listed companies tetap menggunakan PSAK yang telah ada.

Dalam penerapan kedua strategi tsb harus mempertimbangkan lima hal:

1. Konvergensi standar dan proses konvergensi itu sendiri. Hal ini perlu dipertimbangkan karena DSAK belum memutuskan kapan melakukan konvergensi.

2. Ketersediaan dana untuk penerjemahan standar.

3. Ketersediaan sumber daya manusia.

4. Ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

5. Sosialisasi standar dan peluang moral hazards dalam penyusunan laporan keuangan

Adopsi atau Harmonisasi?

a. Adopsi penuh dan harmonisasi terhadap IFRS memiliki arti yang berbeda. Adopsi penuh adalah mengadopsi secara penuh tanpa adanya perubahan-perubahan untuk diterapkan di suatu Negara. Berbeda dengan adopsi penuh, harmonisasi IFRS memiliki sifat lebih fleksibel dan terbuka. Harmonisasi standar pertama kali dikenalkan oleh European Commision (EC). Harmonisasi berarti juga sebagai sekelompok Negara yang menyepakati suatu standar akuntansi yang mirip, namun mengharuskan adanya pelaksanaan yang tidak mengikuti standar harus di ungkapkan.

b. Sedangkan bagi Indonesia terhadap IFRS, IAI mendukung harmonisasi standar akuntansi melalui adopsi dan adaptasi IAS. Meskipun dengan adanya IFRS tidak semua Negara dapat menerima yang disebabkan dengan perbedaan-perbedaan ditiap Negara. Namun tetap perlu adanya yang menjembatani agar Standar Akuntansi Keuangan sejalan dengan IFRS yaitu dengan melakukan harmonisasi bahkan konvergensi terhadap IFRS. Adanya harmonisasi bahkan konvergensi terhadap IFRS maka diharapkan informasi akuntansi memiliki kualitas utama yaitu komparabilitas dan relevansi.

Tujuan IFRS

Tujuan IFRS adalah memastikan bahwa laporan keuangan dan laporan keuangan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksud dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yang:

1. Transparan bagi para pengguna dan dapat dibandingkan (comparable) sepanjang periode yang disajikan.

2. Menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS.

3. Dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna.

Manfaat adopsi IFRS

Harmonisasi standar akuntansi dan pelaporan keuangan telah di anggap sebagai suatu hal yang mendesak yang harus dilakukan oleh setiap negara termasuk Indonesia sebagai negara berkembang. Menurut Marsini Purba dalm bukunya yang berjudul “ International Financial Reporting Standards”, manfaat utama yang diperoleh dari harmonisasi standar akuntansi dan pelaporan keuangan adalah adanya pemahaman lebih baik atas laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan yang berasal dari berbagai negara. Hal ini memudahkan perusahaan menjual sahamnya secara lintas negara atau lintas pasar modal. Selain itu memberikan efisiensi dalam penyusunan laporan keuangan yang menghabiskan banyak dana dan sumber dana setiap tahunnya dan juga dapat menambah kepercayaan investor asing terhadap laporan keuangan perusahaan-perusahaan nasional.

· Membuat perubahan ke IFRS, artinya mengadopsi bahasa pelaporan global, yang akan membuat perusahaan dimengerti oleh global market (pasar dunia). The Big-4 Accounting Firm mengatakan bahwa banyak dari perusahaan-perusahaan yang telah mengadopsi IFRS mengalami kemajuan yang signifikan dalam rangka memenuhi maksud mereka memasuki pasar modal dunia. Dengan Indonesia mengadopsi penuh IFRS, laporan keuangan yang dibuat berdasarkan PSAK tidak memerlukan rekonsiliasi signifikan dengan laporan keuangan berdasarkan IFRS. Adopsi penuh IFRS diharapkan memberi manfaat:

1. Memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan menggunakan SAK yang dikenal secara internasional.

2. Meningkatkan arus investasi global.

3. Menurunkan biaya modal melalui pasar modal global dan menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan.

Menurut ketua tim implementasi IFRS-Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Dudi M Kurniawan yang dimuat harian Kompas tanggal 6 Mei 2010 mengatakan bahwa dengan mengadopsi IFRS Indonesia akan mendapatkan tujuh manfaat sekaligus.

1. Meningkatkan kualitas Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

2. Mengurangi biaya SAK.

3. Meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan.

4. Meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan.

5. Meningkatkan transparansi keuangan.

6. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang penghimpunan dana melalui pasar modal.

7. Meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan.

Kendala adopsi IFRS di Indonesia

1. Kurang siapnya infrastruktur.

2. Kondisi peraturan perundang-undangan yang belum tentu sinkron dengan IFRS.

3. Kurang siapnya sumber daya manusia dan dunia pendidikan di Indonesia. Dilihat dari minimnya pengajaran dan pembahasan topik-topik akuntansi keuangan terkait IFRS, karena IFRS belum dijadikan mata kuliah pokok program pendidikan akuntansi di Indonesia.

4. Proses penerjemahan IFRS menjadi PSAK. Terkadang membutuhkan waktu yang relatif lama dan terkadang juga memberikan makna yang berbeda dengan sumber aslinya.